DPD Partai Demokrat Jabar akan mengikuti petunjuk dari DPP terkait kasus Yuni Nabila, anggota Fraksi Demokrat di DPRD Kota Bandung yang direkomendasikan KPU Pusat untuk diganti karena saat pencalonannya bermasalah.

Setelah Gollar menyatakan menolak pengadaan mobil dinas pinjam pakai untuk seluruh anggota DPRD Jabar, PPP juga menyatakan hal yang sama. Sementara PKS hingga kini masih pikir-pikir.

Pemberian mobil dinas untuk seluruh anggota DPRD Jabar, tak harus dilakukan. Jika tujuannya meningkatkan efektivitas kerja anggota dewan, itu bisa dilakukan dengan pengadaan mobil operasional bersama.

Partai Golkar menjadi partai pertama di DPRD Jabar yang menolak atas rencana pemberian kendaraan dinas untuk seluruh anggota dewan. Pakar politik dari Unpar Asep Warlan berharap sikap tersebut bukan hanya sekedar menarik simpati masyarakat.

Meskipun tidak ada aturan yang menjelaskan soal pengadaan mobil dinas untuk anggota Dewan, DPRD dan Pemprov Jabar menyepakati untuk menganggarkan mobil dinas dewan di RAPBD 2010 denga total anggaran sebesar Rp 21 miliar.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menghadiri rapat paripurna DPRD Jabar yang membahas APBD 2010, Rabu 23/12/2009 malam. Dari rapat ini disepakati anggaran belanja Jabar naik 5,72 persen.

Ketua KPU Kota Bandung Heri Sapari menyatakan tak bisa berbuat banyak jika Partai Demokrat enggan melakukan PAW terhadap anggota dewan termuda dari partainya, Yuni Nabila. Namun menurut Heri, Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan (BK) bisa mendorong agar Yuni mundur.

13 orang anggota BEM Kema UNPAD melakukan aksi simpatik di depan Gedung Sate dalam rangka Peringatan Hari Ibu ke-81. Mereka membawa 100 pita hitam dan putih untuk nantinya dibagikan kepada para wanita.

Rencana pengadaan mobil dinas untuk anggota dewan dalam RAPBD 2010 dimungkinkan terjadi tindakan korupsi. Pasalnya, tidak ada payung hukum yang mengatur anggaran mobil dinas untuk anggota.

"Pengadaan mobil dinas untuk pejabat dewan seperti pimpinan dan wakilnya sudah tertuang dalam aturan, tapi kalau untuk orang per orang harus ditanyakan kembali untuk tujuan apa? Karena selama ini tidak ada aturan yang mengaturnya," kata Pakar Hukum Unpad Dede Mariana.