Dari operasi tangkap tangan ini, didapatkan sejumlah tangkapan 'kakap'. Berikut daftar tangkapan kakap pada rezim pimpinan KPK jilid II.

Dalam persepsi normal masyarakat, yang pertama terbayang bila kita mendengar istilah "Pejabat" ialah seseorang yang berdasi, turun dari mobil mewah dengan pakaian mahal dan aksesoris mewah lainnya.

Menteri Agama diminta jangan diam saja menyikapi persoalan pembangunan GKI Yasmin, Bogor, yang tak kunjung selesai. Menag harus dapat menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia.

Patrialis Akbar menghadapi hari-hari terakhirnya sebagai Menteri Hukum dan HAM. Posisinya akan digantikan politikus Partai Demokrat Amir Syamsuddin. Lantas bagaimana penilaian Patrialis terhadap bakal menkum HAM yang baru itu?

Partai politik mendapatkan dana dari APBN. Seharusnya partai politik membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Bila tak mau, Kemendagri bisa memberikan sanksi pada parpol itu.

Komisi I DPR menemukan Malaysia telah mencaplok wilayah RI di Camar Bulan dan di Tanjung Datu, Kalimantan Barat. Pencaplokan diduga karena batas wilayah yang tidak jelas antara kedua negara.

Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanudin menyampaikan informasi pencaplokan wilayah RI di Camar Bulan, Kalbar oleh Malaysia. Untuk mendalami kabar tersebut, DPR berencana memanggil Mendagri.

Ketua DPR AS John Boehner mendesak politisi Republik untuk mendukung rencana pemangkasan anggaran.

Mabes Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap Juru Bicara Partai Demokrat (PD) Andi Nurpati terkait kasus surat palsu MK. Andi akan hadir didampingi sejumlah advokat dari PD.

Panja Mafia Pemilu sudah memiliki kesimpulan sementara terkait kasus surat palsu di MK. Panja menilai mantan anggota KPU, Andi Nurpati berperan dominan dalam kasus ini.