Partai Golkar dan PPP terancam tak bisa ikut Pilkada karena KPU hanya menerima kepengurusan parpol bersengketa yang mendapat putusan inkrah untuk bisa ikut 269 Pilkada tahun ini. PAN setuju ada usul revisi UU Pilkada.

Anggota komisi II DPR Yandri Susanto, menyebut usulan merevisi UU Pilkada dan UU Parpol adalah usulan dari KPU, agar Golkar dan PPP yang sama-sama tengah bersengketa di pengadilan bisa ikut Pilkada.

Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Firman Subagyo angkat bicara terkait rencana revisi Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik dan UU nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah.

DPR masih terus mencari solusi agar PPP dan Golkar yang kini masih mengalami dualisme kepengurusan bisa mengikuti Pilkada. Untuk itu, DPR mengundang Mendagri Tjahjo Kumolo menghadiri rapat pada Senin (11/5) mendatang.

Di tengah konflik perpecahan sejumlah parpol muncul dorongan revisi UU Parpol, UU Pemilu, dan Pilkada. Seberapa penting revisi UU politik ini?

DPR berencana untuk merevisi UU Parpol dan UU Pilkada untuk mengakomodir PPP dan Golkar yang masih bersengketa jelang Pilkada. Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman justru menyebut bahwa KPU yang mengusulkan revisi tersebut.

Gara-gara ada dua partai politik yang bersengketa yaitu PPP dan Golkar, DPR berniat merevisi dua UU yaitu UU Parpol dan UU Pilkada. Padahal, DPR masih 'utang' setumpuk RUU di Prolegnas yang seharusnya dibahas dan disahkan tahun ini.

Upaya DPR gagal 'melobi' KPU agar mengubah peraturan KPU tentang pencalonan dalam Pilkada, berbuntut pada rencana merevisi UU Parpol dan UU Pilkada.

NasDem menolak penghapusan hukuman mati dari pidana pokok seperti yang tercantum dalam draf revisi UU KUHP. Hukuman mati dinilai masih diperlukan terutama untuk kejahatan seperti peredaran narkoba.

DPR berencana merevisi UU Parpol dan UU Pilkada untuk mengubah aturan soal pencalonan di Pilkada karena ada dua partai politik yang masih bersengketa yaitu PPP dan Golkar. Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat hal itu tidak diperlukan.