Rapat kerja Menkum HAM Amir Syamsuddin dengan Komisi III DPR distop. Komisi III DPR terus mempersoalkan kebijakan Kemenkum yang dinilai melanggar aturan.

Politisi Sutan Bathoegana meminta seluruh kadernya untuk berhati-hati. Sutan mengistilahkan ada, 'ikan salmon' yang selama ini terus ingin menggoyang PD. Apa maksudnya?

Menjelang Hari Raya Natal, Kementerian Hukum dan HAM kembali memberikan remisi khusus pada napi. Ada 170 yang langsung bebas setelah dapat remisi. Namun dipastikan mereka bukan koruptor.

Ruhut mengaku tersinggung dengan pernyataan Jero Wacik karena baginya di internal PD hanya Ketua Dewan Pembina SBY yang boleh menegur dirinya.

Narapidana korupsi tidak perlu dibela dengan hak asasi manusia (HAM). Karena itu anggota Setgab Partai Koalisi tidak perlu menghalangi adanya kebijakan pengetatat pemberian remisi untuk koruptor.

Anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan, menegaskan penggalangan hak interpelasi remisi koruptor terus berjalan. Dukungannya terhadap interpelasi bukan disebabkan adanya anggota PDIP yang ditahan.

Sikap penggalangan dukungan untuk menggunakan hak interpelasi DPR untuk kebijakan pengetatan remisi koruptor dikritik penggiat antikorupsi. Dibanding menggulirkan hak itu, DPR lebih baik mendukung revisi PP No 28/2006 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan.

Koalisi Masyarakat Sipil menolak dengan tegas penggalangan dukungan untuk penggunaaan hak interpelasi terkait remisi koruptor yang sedang digalang oleh DPR. Pengusulan itu sama saja memperkuat kesan DPR yang pro koruptor.

Negara ini sepertinya terlalu sopan memperlakukan seorang terpidana korupsi. Ada banyak 'fasilitas' yang membuat para koruptor itu menjadi seperti tidak merasakan efek jera.

Kebijakan pengetatan remisi oleh Kemenkum HAM secara substansi tidak menjadi persoalan. Namun, yang menjadi persoalan adalah kontrol terhadap penggunaan kewenangan tersebut.