"Jika pembuat keputusan yang 'bemain', saya kira sulit dikontrol. Memang hanya KPK yang bisa menghentikan mereka," ungkap Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun.
Ada tudingan bahwa MK saat ini tidak lebih daripada sekedar sebagai mahkamah kalkulator dibandingkan sebagai penjaga konstitusi) dan penjaga demokrasi.
Jepang dibuat kaget ketika tahu ada hakim di Indonesia yang terjerat kasus korupsi. Wakil Ketua KY Sukma Violetta mengakui itu sebagai darurat pengadilan.