Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai, pemanggilan sejumlah mantan jenderal oleh Pansus Orang Hilang DPR kental dengan nuansa politik. Seharusnya, DPR tinggal memutuskan untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc atau tidak.

Pansus Penghilangan Orang Secara Paksa DPR RI memanggil sejumlah jenderal. Bagi Ketua DPP Partai Golkar Andi Mattalatta, pemanggilan Pansus justru bisa mengangkat citra sang jenderal jika berani memenuhi panggilan.

Proses pengadilan dan penyelesaian hukum mengenai pejabat militer yang terlibat dalam kasus penghilangan aktivis sudah final. Dengan demikian, TNI tidak ada masalah lagi terkait kasus tersebut.

Rencana Pansus Penghilangan Orang Secara Paksa DPR RI memanggil sejumlah nama rupanya baru diketahui Ketua DPR Agung Laksono. Agung pun turun tangan akan memanggil Pansus itu pada Senin 20 Oktober 2008.

Pansus Penghilangan Orang Secara Paksa DPR RI berencana memanggil Presiden SBY. Partai Demokrat pun tidak mempermasalahkannya.

Pansus Penghilangan Orang Secara Paksa DPR RI berencana memanggil Wiranto dan Prabowo. Selain nama kedua mantan jenderal tersebut akan dipanggil juga sejumlah nama termasuk SBY dan Sutiyoso.

Pansus Penghilangan Orang Secara Paksa DPR RI berencana memanggil Wiranto dan Prabowo. Selain nama kedua mantan jenderal tersebut akan dipanggil juga sejumlah nama termasuk SBY dan Sutiyoso.

Pollycarpus Budihari Priyanto mengaku tidak mengenal mantan agen V BIN Muchdi Pr. Pengakuan Polly ini dianggap bohong belaka.

Koordinator Kontras Usman Hamid yakin, pengakuan Pollycarpus yang mengaku diiming-iminggi Rp 4 miliar dan sebuah motor Harley Davidson tidak akan diperhatikan oleh majelis hakim.

Banyak fakta yang bertentangan dari kesaksian mantan pilot Garuda Indonesia Pollycarpus Budihari Prijanto dalam persidangan kasus kematian aktivis HAM Munir.