Para aktivis antikorupsi yang tergabung dalam berbagai komunitas memberikan mandat kepada Tim 9 untuk menghentikan aksi kriminalisasi terhadap pimpinan dan pegawai KPK serta pendukung pemberantasan korupsi.

"Harapan saya nyalinya Ahok itu 50 persen dikasihkan ke Pak Jokowi lah. Lebih gendeng Ahok. Saya teriak terus, sangat keras kritik Jokowi. Tapi saya masih tetap dukung, masih tetap percaya dia bisa nyelesaian masalah ini meskipun kecewa tapi kan tetap jalan," ucap Butet

KPK untuk pertama kalinya mengaku kalah dalam urusan penanganan korupsi. Serangan bertubi-tubi dari berbagai penjuru arah melumpuhkan lembaga antikorupsi itu di kasus dugaan gratifikasi Komjen Budi Gunawan.

Presiden Joko Widodo diminta turun langsung untuk memastikan KPK tidak dikriminalisasi melalui proses hukum di Polri. Perkara Bambang Widjojanto yang penuh kejanggalan jadi contoh upaya kriminalisiasi.

Prof Djoko Tjahjono Iskandar bukan hanya menemukan katak unik dan satu-satunya di dunia yang melahirkan di Sulawesi. Dia juga pernah menemukan spesies lain yang tak kalah menghebohkan. Apa saja?

Reading Indonesia PROject (RIPRO) bekerjasama dengan Universitas Paramadina dan Awesometrics mengadakan riset terkait kinerja pemerintahan Jokowi-JK dalam 100 hari pertama. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti jadi menteri paling moncer di twitter.

Taufiqurrahman Ruki ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Plt pimpinan KPK. Pensiunan jenderal polisi ini bercerita saat dirinya ditelepon Wapres JK.

Jokowi memutuskan sikap membatalkan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan dan menerbitkan Perppu untuk mengangkat Plt Pimpinan KPK. Demokrat di DPR belum memastikan sikapnya, bakal menyetujui atau menolak keputusan Jokowi itu.

Perppu Plt Pimpinan KPK segera diterbitkan Presiden Jokowi dan siap dibawa ke DPR untuk dimintai persetujuan. Bagaimana nasib Perppu yang diterbitkan Jokowi itu bila dibawa ke DPR?

Presiden Jokowi memungkasi masalah pimpinan KPK dengan menerbitkan Perppu untuk mengangkat Plt Pimpinan KPK. Perppu semacam ini sebenarnya juga pernah dikeluarkan oleh Presiden SBY pada 2009, namun Perppu Plt KPK yang dikeluarkan SBY itu lantas ditolak oleh DPR.