"Saya kira yang dilakukan presiden langkah yang bijak bahwa presiden mengundang sejumlah pakar dan tokoh masyarakat yang peduli persoalan itu‎, untuk dapat masukan dari segala sisi sehingga persoalan ini cepat selesai," kata Ahmad Muzani di gedung DPR, Jakarta, Senin (26/1/2018).

Penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) dinilai sebagai akibat dari ditetapkannya Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka. Akademisi pun menilai, kisruh KPK dan Polri tidak akan terjadi apabila Presiden Joko Widodo tidak lalai.

Sejauh ini, belum jelas apa dasar tim independen dalam menjalankan tugasnya meredam konflik KPK dengan oknum Polri. Bila memang Presiden Joko Widodo ingin tim ini bergerak leluasa, maka harus dibuat Keppres.

Dukungan rakyat yang begitu kuat untuk menyelamatkan KPK dan Polri didengar Presiden Joko Widodo. Sang Presiden pun memulai misi besar menyelamatkan KPK dan institusi Polri dari oknum-oknum nakal.

Presiden Joko Widodo membentuk tim independen yang bertugas meredam 'kisruh' Polri-KPK. Diharapkan tim yang terdiri dari 7 tokoh yang ahli di bidangnya masing-masing itu bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi objektif kepada Jokowi.

"Kalau kasus mereka masing-masing tidak (dibahas) secara khusus," kata pengamat kepolisian dan juga akademisi, Bambang Widodo Umar, saat berbincang dengan detikcom, Senin (26/1/2015).

"Bangsa kita memerlukan KPK dan Polri yang kuat dan efektif bekerja untuk menegakan keadilan," kata mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie.

Presiden Joko Widodo mengundang tujuh tokoh senior untuk membantu meredam kisruh di KPK-Polri. Timi ini nantinya akan memberikan masukan masukan kepada Presiden dalam mengambil keputusan yang menyelimuti dua institusi penegak hukum tersebut.

Presiden Joko Widodo kembali angkat suara untuk meredakan dua institusi penegak hukum yang tengah bersitegang. Dalam pernyataannya presiden meminta baik KPK maupun Polri untuk saling bahu membahu memberantas korupsi.

Presiden Joko Widodo meminta kedua institusi penegak hukum yang tengah bersitegang, KPK dan Polri, untuk menjaga wibawa masing-masing institusi penegak hukum. Presiden meminta keduanya tidak boleh bertidak semena-mena dengan mengatasnamakan hukum.