Putusan Hakim Sarpin Rizaldi yang mengabulkan gugatan Komjen Budi Gunawan (BG) dicontoh oleh tersangka dugaan korupsi yang lain yang kemudian reaksi disebut dengan 'Sarpin Effect'. Keputusan Sarpin Effect itu dinilai dinilai akan membebani pengadilan.

Kasasi KPK terhadap keputusan hakim Sarpin Rizaldi pada sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan tidak diterima PN Jaksel. Karena itu, KPK diminta untuk melakukan PK di MA untuk menghentikan 'Sarpin effect' ini. 

Upaya pengajuan kasasi KPK atas putusan praperadilan Komjen Budi Gunawan kandas di PN Jakarta Selatan. Lembaga antirasuah itu tengah mempertimbangkan untuk melakukan upaya hukum lain, Peninjauan Kembali (PK).

Meski dilindungi UU, putusan hakim Sarpin Rizaldi menuai kritikan tajam. Putusan itu terkait pengabulan praperadilan atas status tersangka Komjen Budi Gunawan oleh KPK.

Empat pakar hukum yakni Refly Harun Denny Indrayana, Saldi Isra, dan Zainal Arifin Mochtar meminta KPK mengajukan peninjauan kembali (PK) terkait putusan praperadilan Komjen Budi.

Hakim Sarpin Rinaldi telah mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan. Atas putusan yang dinilai 'cacat' itu, KPK sebagai pihak tergugat disarankan untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

Hakim Sarpin Rizaldi telah mencabut status tersangka Komjen Budi Gunawan lewat putusan praperadilannya. Eks penasihat KPK, Abdullah Hehamahua menyarankan agar KPK segera mengajukan PK atas putusan aneh hakim Sarpin itu.

Hakim Sarpin Rizaldi menjatuhkan putusan mengejutkan dengan mencabut status tersangka Komjen Budi Gunawan walaupun hal itu tak sesuai KUHAP. Atas tindakannya yang menafikkan aturan yang tertera dalam KUHAP itu, hakim Sarpin akan dilaporkan ke KY dan MA.

Mantan hakim konstitusi Harjono menilai putusan praperadilan Komjen BG tidak sesuai KUHAP. Atas dasar itulah, Harjono menyarankan agar KPK mengajukan upaya PK terhadap putusan praperadilan ini.

KPK jangan pasrah dengan hasil sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan (BG). KPK harus melakukan upaya hukum luar biasa dengan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).