Pasca penahanan dua pimpinan KPK nonaktif Chandra M Hamzah dan Bibit S Rianto, pimpinan KPK dan tim pembela intens berkoordinasi guna menentukan langkah selanjutnya.

Rekaman adanya dugaan rekayasa dua pimpinan KPK sebaiknya segera diungkap ke publik. Hal tersebut penting untuk melakukan reformasi besar-besaran penegakan hukum di Indonesia.

Pihak kepolisian tidak menangkap Anggoro Widjojo di Singapura karena statusnya buron KPK, bukan buron polisi. Tim kuasa hukum Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto mempertanyakan sikap tersebut.

Penyidik Mabes Polri menyita foto kopi sejumlah dokumen penting dari KPK terkait penanganan kasus yang membelit Wakil Ketua KPK nonaktif Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Penyidikan akan kembali ke KPK untuk mengambil dokumen versi yang asli.

Setelah hampir tiga jam melakukan penyitaan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penyidik Mabes Polri membawa dua item barang. Kedua barang tersebut adalah alat perekam milik mantan Ketua KPK Antasari Azhar dan buku tamu tahun 2008.

Polri diimbau tidak memakai lagi Dokumen 15 Juli dalam menangani kasus 2 pimpinan KPK. Dokumen itu sudah terbantahkan karena tidak sinkron dengan fakta yang ada.

Mabes Polri berdalih Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji menemui Anggoro Widjojo sebab statusnya sebagai saksi. Pernyataan itu dinilai mengada-ada karena Anggoro telah dinyatakan DPO oleh KPK.

Tim kuasa hukum Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto mendaftarkan permohonan uji materil UU KPK No 20 Tahun 2002. Pasal 32 ayat 1 di dalam UU tersebut dinilai diskriminatif.

Tim pengacara KPK mengadukan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji ke Presiden SBY. Pengaduan dilakukan dengan mengirimkan surat resmi perihal dugaan pelanggaran yang dilakukan.

Presiden SBY diminta untuk tidak diam saja terkait perseteruan KPK Vs Polri. Selaku kepala negara, presiden bisa berperan dalam hal ini. Bukan berarti mengintervensi hukum tetapi justru menjernihkan.