Kolom ini membahas polarisasi politik dalam Pilpres Indonesia 2014 dan 2019, serta usulan sistem pemungutan suara berbasis prioritas untuk meredam perpecahan.
Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse berharap revisi UU Pemilu dibahas mulai 2026. Ia menekankan pentingnya kodifikasi bersama UU Pilkada dan Partai Politik.
Menko Yusril menerima audiensi Koalisi Masyarakat Sipil untuk RUU Pemilu. Dia menghargai masukan terkait revisi Undang-Undang Partai Politik dan Pemilu.
Menko Yusril mengungkapkan rencana revisi UU Pemilu untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Mardani dari PKS mendukung perubahan ini sejalan dengan putusan MK.