Saat ini tengah bergulir di MK sidang gugatan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pilkada langsung. Pemohon meminta MK menyatakan penyelenggaraan pilkada secara langsung bertentangan dengan konstitusi.

Kepantasan dan kesopanan merupakan norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim konstitusi, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara.

Kehadiran hakim konstitusi Patrialis Akbar di sidang perdana Akil Mochtar mendapat kritik. Namun Patrialis balik bertanya dasar kode etik yang ditudingkan dilanggar dirinya.

Kedatangan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar ke sidang Akil Mochtar dipertanyakan. Baik Patrialis maupun MK harus menjelaskan alasan dibalik kedatangan Patrialis itu. 

Kedatangan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar datang dalam persidangan Akil Mochtar dipersoalkan. Selain itu, Patrialis malah tidak datang dalam persidangan di MK. 

Mahakamah Konstitusi (MK) menghapus UU Penyelamatan MK pada Kamis (13/2) kemarin. Hal ini menuai kontroversi karena diprediksi dapat menimbulkan delegitimasi dari masyarakat.

Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK menilai 8 hakim konstitusi telah menghancurkan upaya penyelamatan MK. Hal ini disampaikan oleh peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil. 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Dikritik karena menunjuk Patrialis Akbar menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Rencananya Senin besok, SK Penunjukkan Patrialis akan digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disomasi terkait keputusannya yang menunjuk Eks Menkum HAM Patrialis Akbar menjadi hakim konstitusi. Presiden dianggap melanggar UU Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penunjukkan hakim MK.

'Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK' menentang keras penunjukan Patrialis Akbar oleh Presiden SBY sebagai hakim konstitusi. Menurut mereka prosedur penunjukan Patrialis telah menyalahi UU.