Sejumlah warga kembali mengajukan gugatan terkait UU TNI yang pada intinya meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) membatasi prajurit TNI pada jabatan sipil.
Mahkamah Konstitusi menolak menolak gugatan terkait UU No.2 Tahun 2002 tentang pembatasan masa jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).
Sejumlah karyawan swasta meminta MK menghapus pajak atas uang pensiun hingga jaminan hari tua (JHT). Gugatan itu kini telah kandas alias tak diterima MK.