Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata belum mendapatkan data lengkap hasil penyelidikan Pansus Century. Dokumen lengkap sebanyak satu troli ternyata tidak diberikan ke penegak hukum oleh Setjen DPR.

Komisi hukum DPR akan mengkaji metode pengawasan lembaga penegak hukum, untuk memastikan penegakan hukum yang lebih baik dan berkeadilan.

Wasekjen PKS Fachri Hamzah menilai kasus L/C fiktif Bank Century (kini Bank Mutiara) PT SPI adalah kasus perdata. Fachri kecewa Polri tetap memidanakan kasus perusahaan milik politisi PKS Misbakhun ini sekalipun Bank Mutiara tidak melaporkan secara perdata.

"Pentingnya ada Bang Buyung di situ untuk memberi masukan ke Presiden SBY tentang mafioso yang melibatkan penegak hukum dan pemerintah," kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Fachri Hamzah.

Mulai pekan depan Komisi III DPR akan memulai proses politik terhadap kasus mafia pajak senilai Rp 28 milyar. Gayus Tambunan dan Susno Duadji merupakan calon kuat untuk mereka panggil.

Sebaiknya BPK terlibat dalam proses hukum kasus mafia pajak Rp 28 Milyar yang diduga melibatkan jaringan oknum lembaga negara. Yaitu melakukan audit investigasi terhadap penerimaan pajak.

Komjen Pol Susno Duadji meminta perlindungan ke DPR karena merasa diberlakukan tidak sesuai oleh Propam Polri. Permohonan Susno akan ditindaklanjuti Komisi III DPR.

Eks Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji menyambangi Komisi III DPR. Susno ingin menyerahkan surat perlindungan saksi kepada anggota dewan.

PKS memiliki kebijakan khusus menyikapi kasus letter of Credit (L/C) perusahaan Misbhakun di Bank Century. PKS melarang anggota FPKS yang menjadi inisiator hak angket kasus Century itu berbicara untuk mengklarifikasi kasusnya. Mengapa?

Sebagai salah satu inisiator Hak Angket Century, politisi PKS Muhammad Misbakhun tentunya berharap agar kasus Century diusut secara tuntas. Tapi yang menjadi persoalan adalah Misbakhun ternyata pernah mengajukan letter of credit (L/C) ke Bank Century. Bagaimana ceritanya?