Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan Undang Undang Cipta Kerja dapat menjadi jawaban mengatasi masalah perekonomian Indonesia.
MK memerintahkan pemerintah dan DPR RI memperbaiki UU Cipta Kerja (Ciptaker). Partai Demokrat menilai putusan MK sebagai teguran keras ke Pemerintah dan DPR.