Gubernur Kalbar menegaskan tidak akan mencabut Perda Nomor 1 Tahun 2022, meski ada tekanan dari pemerintah pusat. Perda ini melindungi masyarakat peladang.
Komisi I DPR menyetujui pemindahtanganan eks KRI Ki Hajar Dewantara-364 melalui lelang. Kapal dianggap tidak layak operasional oleh Kementerian Pertahanan.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menekankan pentingnya kejelasan dan pengukuran dampak dalam APBN 2027, serta perlunya validasi data untuk keadilan ekonomi.