detikNews

Jaksa KPK Minta Hak Politik Gubernur Nur Alam Dicabut

Jaksa KPK menuntut pidana tambahan terhadap Gubernur Sultra nonaktif Nur Alam, yaitu berupa pencabutan hak politik.

Kamis, 08 Mar 2018 17:56 WIB

detikNews

KPK: Tuntutan 18 Tahun Bui Nur Alam, Tertinggi bagi Kepala Daerah

Tuntutan itu termasuk tertinggi yang ditetapkan jaksa KPK kepada terdakwa yang berasal dari unsur kepala daerah.

Kamis, 08 Mar 2018 17:36 WIB

detikNews

Korupsi Izin Tambang, Gubenur Nur Alam Dituntut 18 Tahun Penjara

Gubernur Sulawesi Tenggara nonaktif Nur Alam dituntut 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar serta subsider 1 tahun kurungan.

Kamis, 08 Mar 2018 17:01 WIB

detikNews

KPK: Uang Suap Wali Kota Kendari Sempat Dibawa Lari ke Hutan

Uang itu sempat dibawa pergi ke hutan dan sejumlah lokasi lainnya agar tak terdeteksi.

Kamis, 08 Mar 2018 14:26 WIB

detikNews

KPK Geledah Rumah Terkait Suap Walkot Kendari, Ada Uang Disita

KPK melakukan penggeledahan di Kendari berkaitan dengan kasus suap yang menjerat Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra.

Kamis, 08 Mar 2018 13:26 WIB

detikNews

Kasus Suap Wali Kota Kendari, KPK Geledah 5 Lokasi

KPK melakukan penggeledahan terkait kasus yang menjerat Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra.

Senin, 05 Mar 2018 19:43 WIB

detikNews

ADP Kena OTT KPK, Sulkarnain Jadi Plt Walkot Kendari

Walkot Kendari Adriatma Dwi Putra kini menjadi tahanan KPK setelah ditangkap karena kasus dugaan suap.

Jumat, 02 Mar 2018 17:29 WIB

detikNews

Marak Korupsi Jelang Pilkada, ICW: Harus Ada Sanksi ke Parpol

Belakangan, OTT KPK menyasar para calon kepala daerah. ICW menilai hal itu menunjukkan pilkada darurat integritas.

Jumat, 02 Mar 2018 17:19 WIB

detikNews

Cagub Sultra Ditahan KPK, Cawagub Optimis Menang

Calon Gubernur Sulawesi Tenggara (cagub Sultra) Asrun telah resmi ditahan penyidik KPK. Asrun ditahan terkait status tersangkanya sebagai penerima suap.

Jumat, 02 Mar 2018 16:13 WIB

detikNews

KPK Sebut Fakta dari OTT, Dinasti Politik Lekat dengan Korupsi

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan dinasti politik lekat dengan rasuah.

Jumat, 02 Mar 2018 12:47 WIB