Menkum HAM Patrialis Akbar kembali menegaskan pembebasan bersyarat Artalyta Suryani atau Ayin sudah sesuai aturan.

Kasus pemalsuan paspor atas nama Sony Laksono menjadi pelajaran berharga bagi Kementerian Hukum dan HAM, terutama Direktorat Keimigrasian. Untuk mencegah kasus serupa terulang, Kemkum HAM pun gandeng Mabes Polri sebagai mitra kerja.

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum telah mengirim surat kepada Jaksa Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kapolri. Satgas meminta agar lembaga penegak hukum melakukan mutual legal asistance request (MLAR) ke sejumlah negara yang diduga menjadi tempat penempatan aset-aset Gayus Tambunan.

Negara-negara tujuan pelesiran Gayus Tambunan diralat Mabes Polri. Polisi menyatakan Gayus tidak ke Kuala Lumpur tapi sempat mampir ke Hong Kong.

Dengan membayar ratusan juta rupiah, Gayus Tambunan dengan mudah mendapatkan paspor dengan nama Sony Laksono. Polisi mengendus sindikat pemalsuan paspor untuk terdakwa kasus mafia pajak itu cukup besar dan membahayakan.

Wakil Ketua DPR Anis Matta mengapresiasi langkah Komisi III DPR membentuk Panja Antimafia Pajak. Anis mendesak Panja memprioritaskan pemanggilan Gayus Tambunan.

Tawaran pemerintah Australia untuk melakukan pertukaran napi belum disepakati. Kementerian Hukum dan HAM masih mengkaji permintaan itu, termasuk untung ruginya bagi Indonesia.

Terpidana kasus terorisme ataupun narkoba tidak bisa mendapatkan perlakuan yang sama dengan tindak pidana umum yang lain terkait grasi. Untuk membahas masalah ini, Presiden SBY menggelar rapat terbatas.

Gayus Tambunan terus menjadi buah bibir. Terakhir, dia menjadi tersangka dalam kasus pemalsuan paspor. Kemenkum HAM mengaku akan terus melacak kasus Gayus ini sampai tuntas. Bahkan, Menkum HAM Patrialis Akbar mengakui ada pihak-pihak di balik kasus Gayus.

Komisi III DPR baru saja membentuk Panja Pemberantas Mafia Pajak. Panja ini akan segera menjadwalkan pemanggilan Mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri, untuk dimintai keterangan seputar kekuatan di balik Gayus Tambunan.