Membubarkan partai politik bukan hanya kewenangan pemerintah saja. Di Slovenia, jika merasa tidak puas pada kinerja parpol atau merasa parpol melakukan korupsi, semua orang bisa meminta parpol di negara itu dibubarkan. 

Duet Menkum HAM Amir Syamsuddin dan wakilnya Denny Indrayana diharapkan dapat membawa perubahan dalam iklim hukum Indonesia. Duet tersebut harus tegas terhadap kebijakan remisi koruptor.

Denny Indrayana kini duduk sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM menemani Amir Syamsuddin. Supaya bisa fokus ditugas barunya, Denny diminta untuk segera mundur sebagai anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.

Setelah dilantik, Menkum HAM Amir Syamsuddin menggelar jumpa pers. Sound sistem yang buruk membuat acara konferensi pers sedikit terganggu. Menteri Amir pun salah dengar. Ditanya korupsi malah jawab soal adopsi. Wah.. Wah..

Menkum HAM dan wakilnya sepakat memprioritaskan pemberantasan korupsi. Sebagai kementerian terkait dalam revisi UU, Kemenkum HAM sepakat revisi UU KPK harus menguatkan lembaga pemberantasan korupsi itu.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin dan Wakil Menkum HAM Denny Indrayana resmi dilantik. Mereka sepakat saling menguatkan dalam mengemban tugas.

Isak tangis mewarnai upacara penghormatan dan perpisahan mantan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Air mata Patrialis bercucuran saat meninggalkan Gedung Kemenkum HAM.

Pemberian remisi bagi terpidana korupsi dan terpidana terorisme dihentikan sementara. Moratorium itu berlaku hingga keluar kebijakan baru.

Advokat senior Amir Syamsuddin kini telah dilantik menjadi Menkum HAM menggantikan Patrialis Akbar. Amir menegaskan dirinya sudah mundur sebagai advokat dan akan berkonsentrasi dengan tugas barunya.

Patrialis Akbar mengaku berbesar hati telah dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Hukum dan HAM. Menteri yang merupakan wakil dari PAN itu justru merasa senang dirinya digantikan Amir Syamsuddin.