Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadikan pileg dan pilpres di 2019 serentak sudah diketok pada 26 Maret 2013 tetapi baru dibacakan 23 Januari 2014. Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai andai saja tak ditunda, maka pemilu serentak berlaku 2014.

Politisi PAN Viva Yoga Mauladi mempertanyakan pendapat Yusril Ihza Mahendra soal Pemilu 2014 inkonstitusional karena keputusan Mahkamah Konstitusi membatalkan pemisahan pelaksanaan Pileg dan Pilpres. 

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pileg dan Pilpres 2019 digelar serentak. Partai NasDem menilai keputusan itu bagus tapi jangan menghapus syarat parpol untuk ajukan calon presiden.

Putusan MK bahwa Pemilu 2019 digelar serentak Pileg dan Pilpres, berakibat pada pihak penyelenggara yaitu KPU. Komisioner KPU Arief Budiman, mengatakan banyak yang harus disiapkan untuk menggelar Pemilu serentak.

Putusan MK tentang pemilu 2019 dilakukan serentak digugat Partai Gerindra. Pengacara Partai Gerindra Habiburokhman mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan tersebut.

MK mengadili ulang (nebis in idem) soal pileg dan pilpres dilakukan serentak. Bedanya, jika dalam putusan 2009 MK menyatakan pemilu serentak inkonstitusional, maka saat ini MK berubah pikiran.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pelaksanaan Pemilu digelar serentak mulai tahun 2019. Sebagai konsekuensinya, DPR memiliki tugas melakukan revisi UU Pemilu untuk menyesuaikan putusan MK tersebut.

Wakil Sekjen Partai Golkar Nurul Arifin menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Pemilu serentak untuk dilaksanakan tahun 2019, sudah tepat. Nurul menilai protes Yusril berlebihan.

MPR menghormati keputusan MK soal uji materi UU Pilpres. Putusan itu memastikan Pileg dan Pilpres 2019 digelar serentak. Maka semua partai politik akan bersiap untuk Pemilu lima tahun lagi itu.

Partai Bulan Bintang (PBB) memprotes putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan Pemilu serentak namun baru dilaksanakan. PBB menilai putusan MK janggal.