Tax ratio APBN 2005 dipastikan lebih besar dari APBN 2004 yang ditetapkan sebesar 13,5 persen. Dengan kata lain, setoran pajak bakal digenjot.

Pemerintah tetap akan menagih kewajiban Pertamina dari setoran hasil penjualan dan distribusi BBM karena jika terus ditahan Pertamina, pos penerimaan di APBN akan terganggu.

Komisi VIII DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) yang mengkaji struktur keuangan Pertamina setelah menjadi persero sejak September 2003.

Meningkatnya harga minyak mentah dunia ternyata memberikan dampak negatif pada APBN. Pemerintah harus menombok sampai Rp 1,5 triliun untuk biaya subsidi dan bagi hasil bagi daerah.

Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dipastikan baru akan tercapai pada tahun 2009. DPR sendiri telah menyepakati anggaran pendidikan terus naik mulai 2004.

Kenaikan harga minyak dunia diyakini tidak akan menolong APBN, tapi justru menambah beban karena pemerintah harus menambah alokasi subsidi BBM.

Koalisi Kebijakan Partisipatif mendesak DPR menjamin diaturnya partisipasi masyarakat dalam RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.