Kasus dugaan korupsi dalam perjalanan dinas diplomat di Kementerian Luar Negeri resmi dilaporkan ke KPK oleh ICW. Tugas pertama yang harus dilakukan KPK adalah mencari tahu penggunaan dana mark-up sebagai anggaran taktis.

Kementrian Luar Negeri enggan berbicara banyak perihal dugaan korupsi tiket pesawat para diplomat. Tapi ditegaskan Kemenlu tidak diam saja.

ICW akan melaporkan dugaan korupsi tiket pesawat di Kemenlu ke KPK. Praktek mark-up harga tiket pesawat untuk para diplomat ini ditengarai merugikan negara miliaran rupiah.

Direktur Penuntutan KPK Feri Wibisono menggunakan jabatannya di KPK untuk meloloskan mantan Jamintel Wisnu Subroto dari kejaran wartawan. Tindakan ini dijamin tak akan terulang lagi.

Kejagung menyatakan, jika memang nantinya akan kembali ke Kejaksaan belum tentu Direktur Penuntutan KPK Feri Wibisono akan mendapatkan poisinya semula.

Di tengah merebaknya isu seputar pergantian pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, muncul surat kaleng. Surat kaleng tersebut ditujukan kepada Gubernur DKI, Wakil Gubernur, ICW, KPK, Sekda dan pejabat lain di Pemprov DKI.

Direktur Penuntutan KPK Feri Wibisono kepergok memberi perlakuan khusus kepada eks Jamintel Wisnu Subroto dengan cara mengantar Wisnu keluar lewat pintu samping usai diperiksa. Tindakan tersebut lubang kecil untuk melakukan serangan balik koruptor kepada KPK.

Tindakan Direktur Penuntutan KPK Ferry Wibisono yang mengantar keluar eks Jamintel Wisnu Subroto lewat pintu samping, dianggap sebagai pelanggaran kode etik pegawai KPK. KPK diminta memulangkan Ferry ke institusi asalnya di Kejaksaan.

Masih banyak pasien miskin ditolak rumah sakit karena tidak mampu membayar. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Kementerian Kesehatan (Kemkes) seperti Robin Hood karena berniat membantu tapi mengabaikan aturan yang ada.

Perlakuan khusus yang diberikan Direktur Penuntutan KPK Feri Wibisono kepada mantan Jamintel Kejaksaan Agung Wisnu Subroto dikecam. Feri diduga melanggar kode etik pegawai KPK. Feri pun dilaporkan ke pengawas internal KPK.