Hubungan Indonesia-Malaysia kembali disorot. Kali ini, Komisi I DPR giliran mengungkit kembali.

DPR seharusnya menolak usulan pemerintah tetang persidangan koneksitas dalam yuridiksi peradilan militer. DPR sebaiknya memegang teguh prinsip hukum acara yang sesuai dengan hukum materiil yang telah ditetapkan UU.

Menhan menyatakan, peradilan koneksitas untuk warga sipil yang melakukan tindak pidana militer merupakan sistem yang paling pas.

PAN terus mencari tokoh alternatif yang bisa diusung dalam Pilpres 2009. Setelah Sutiyoso, kali ini Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mendapat giliran 'diuji' oleh jajaran petinggi DPP PAN.

Kabinet bayangan bentukan kaukus muda parlemen merupakan hal yang wajar. Kabinet itu hanyalah bentuk kecerdikan berpolitik dari anggota parlemen yang kritis.

Anggota Komisi I DPR menyuarakan kekhawatiran adanya peserta tender SLI yang seakan-akan melecehkan pemerintah. Apa pasal?

Mekanisme penggantian Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif masih mengalami deadlock. DPR saat ini masih mendiskusikan 4 alternatif sistem penggantian Zaenal.

Meski StAR punya niat baik membantu pengembalian aset hasil korupsi Soeharto, tapi pemerintah harus berhati-hati dengan niat baik itu. Jangan langsung diterima mentah-mentah.

Usul penyeragaman asas tunggal bagi parpol mulai mendapatkan serangan balik dari parpol-parpol yang berbasis massa Islam. Ini pengkhianatan reformasi.

Penolakan terhadap 21 nama calon anggota KPU terus menguat. FPAN menilai proses seleksi telah cacat hukum karena memasukkan beberapa anggota parpol sebagai calon.