Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari menuntut konsistensi MK dalam memutus UU Pilpres. Jika memang Pemilu serentak adalah Pemilu yang konstitusional, maka seharusnya Pemilu serentak bukan hanya diterapkan untuk 2019 saja.

PDIP menanggapi penilaian pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra yang menilai pemilu 2014 inkonstitusional. PDIP menganggap penilaian Yusril itu emosional.

MK memutuskan pemilu serentak pada 2019 sedangkan 2014 dilaksanakan terpisah. Padahal, payung hukum pemilu 2014 yang memisahkan antara pilpres dan pileg telah dihapus. Bagaimana legalitas pemilu 2014 ini?

Putusan MK tentang pemilu serentak di 2019 menyisakan jejak tidak sedap. Bahkan disinyalir kuat ada aroma judicial corruption dalam putusan yang diketok oleh Ketua MK Mahfud MD pada 2013 silam itu.

MK memutuskan Pemilu serentak akan dilaksanakan pada 2019. Jusuf Kalla (JK) menilai hal ini akan mengurangi pengaruh DPR terhadap pemilu.

Yusril Ihza Mahendra menyatakan Pemilu 2014 inkonstitusional karena UU Pilpres yang digunakan saat ini dinyatakan MK bertentangan dengan UUD 1945. PAN bertanya apakah PBB akan tetap mengikuti Pemilu 2014 yang dinilai inkonstitusional itu. Kini PBB menjawab.

Partai Gerindra menyatakan MK perlu dikritik. Soalnya, ada jeda waktu panjang antara diketoknya putusan pada 26 Maret 2013 hingga pembacaan putusan pada 23 Januari 2014.

"Pertanyaan mendasar yang harus dijelaskan MK, kenapa keputusan baru dibacakan sekarang? Padahal Maret 2013 sudah ada keputusan majelis panel hakim."

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadikan pileg dan pilpres di 2019 serentak sudah diketok pada 26 Maret 2013 tetapi baru dibacakan 23 Januari 2014. Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai andai saja tak ditunda, maka pemilu serentak berlaku 2014.

Politisi PAN Viva Yoga Mauladi mempertanyakan pendapat Yusril Ihza Mahendra soal Pemilu 2014 inkonstitusional karena keputusan Mahkamah Konstitusi membatalkan pemisahan pelaksanaan Pileg dan Pilpres.