Komisi VIII DPR tidak pernah memiliki pertimbangan untuk melakukan pengucilan jemaat Ahmadiyah di pulau terpencil. Komisi VIII DPR masih mencari solusi terbaik bagi persoalan Ahmadiyah.

Komnas HAM menolak usulan agar jemaah Ahmadiyah ditempatkan di pulau terpencil. Usulan yang disampaikan anggota Komisi VIII DPR itu dinilai melanggar hak asasi.

Diperlukan cara konkret untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah. Ahmadiyah bisa ditempatkan di suatu pulau terpencil di wilayah NKRI.

Rapat dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI dengan Ahmadiyah berakhir tanpa kesimpulan. Ahmadiyah pun meminta perlindungan kepada negara untuk menjamin keselamatan warga negaranya.

Amir Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) mengungkapkan bila kasus kekerasan terhadap jemaatnya semakin marak sejak Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa.

Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) mempercayai bila semasa hidupnya, Mirza Ghulam Ahmad pernah menerima wahyu suci dari Allah SWT. Wahyu tersebut kemudian dibukukan oleh Mirza yang kemudian hari disebut sebagai Tazdkiroh.

Ahmadiyah mengakui bila dalam ajarannya Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi. Namun Mirza diyakini tidak membawa syariat baru dalam ajaran Islam.

Amir Ahmadiyah Abdul Basij menyerukan kalimat syahadat di dalam forum rapat Komisi VIII DPR. Kalimat syahadat ini sekaligus menegaskan penolakan Ahmadiyah terjadap tawaran menjadi agama baru yang disodorkan Menteri Agama.

Amir Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), Abdul Basij, mengklaim pencipta lagu Indonesia adalah pengikut Ahmadiyah. Karena itulah Ahamdiyah merasa berjasa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Komisi VIII DPR RI malam nanti akan mengundang perwakilan warga Ahmadiyah untuk berdialog. Dialog tersebut bertujuan untuk mencari solusi dari konflik perbedaan yang sering muncul belakangan ini.