Pemeriksaan terhadap Mantan Jamintel Kejagung Wisnu Subroto terkait kasus Anggodo Widjojo terkesan ditutup-tutupi KPK. Saat masuk dan keluar gedung, Wisnu tidak terlihat batang hidungnya.

Kritik Presiden SBY kepada demonstran terkait aksi unjuk rasa yang membawa kerbau dalam menyalurkan aspirasinya adalah hak Presiden. Namun sebaiknya SBY lebih memperhatikan makna demonstrasi dibanding dengan atributnya.

ICW mendesak DPD agar meminta Kemendagri melarang pejabat daerah menerima honor. Alasannya menerima honor masuk dalam kategori tindak pidana korupsi.

Koalisi Pemantau Mafia Kehutanan akan melaporkan para mafia hutan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis besok. Dari hasil investigasi mereka, negara dirugikan triliunan rupiah akibat illegal logging dan konversi hutan.

DPD akan memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi untuk dimintai keterangan terkait honorarium Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk pejabat daerah.

ICW menilai pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi bahwa kepala daerah boleh menerima komisi dari BPD, kontraproduktif dengan upaya pemberantasan korupsi. ICW akan mengadukan hal ini ke DPD.

ICW meminta fee yang mengalir ke rekening kepala daerah dapat dihentikan. Apalagi fee dan honor itu dinilai sebagai hadiah dalam bentuk bunga bank yang mengandung unsur tindak pidana korupsi.

Beberapa kasus di KPK terkesan lambat penanganannya. Kasus Bachtiar Chamsyah memakan waktu hampir 2 tahun. Sedangkan kasus dugaan suap yang dilaporkan Agus Condro hampir setahun. Ada tekanan politis?

Mantan Mensos Bachtiar Chamsyah membantah melakukan praktek suap untuk mengulur-ngulur pengusutan kasus korupsinya di KPK. Bachtiar bukan tipe seorang yang akan melakukan hal tersebut.

ICW mencurigai adanya peran markus di kasus sapi impor dengan tersangka mantan Mensos Bachtiar Chamsyah. Indikasinya pengusutan kasus itu di KPK begitu lama.