Terkait dengan penemuan penyimpangan aliran dana dari BJB, Wakil DPRD Jabar dari PDIP Rudi Harsa Tanaya mengaku belum menerima usulan pembentukan pansus DPRD untuk mengusut dugaan adanya pemberian fee terhadap pejabat oleh BJB.

Meski dikabarkan studi kelayakan kereta supercepat akan mulai dilakukan hari ini, Gubernur Jabar mengaku belum ada pembicaraan lanjutan soal mega proyek bernilai US$ 3 miliar ini.

Meski dikabarkan studi kelayakan kereta supercepat akan mulai dilakukan hari ini, Gubernur Jabar mengaku belum ada pembicaraan lanjutan soal mega proyek bernilai US$ 3 miliar ini.

Pemanggilan komisaris Bank Jabar Banten Leks Laksamana serta pejabat daerah yang diduga mendapatkan fee dari BJB tergantung dari hasil pertemuan Komisi C DPRD Jabar dengan direksi BJB yang akan digelar pekan depan.

Ketua Komisi E DPRD Jabar Syarif Bastaman menyatakan dewan akan membuat surat rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk menunda pemberlakuan Asean China Free Trading Agreement (ACFTA).

Akibat serbuan ribuan buruh ke Gedung Sate, usai menghadiri acara Sosialisasi dan Peluncuran Program Raskin 2010 di Aula Barat Gedung Sate, Menkokesra Agung Laksono pulang lewat pintu belakang Gedung Sate.

Komisi C DPRD Jabar akan memanggil pejabat Bank Jabar-Banten untuk meminta klarifikasi terkait temuan KPK yang menyebutkan adanya aliran fee kepada pejabat daerah di Jabar.

Diminta legowo oleh KPU Jabar, Ketua DPD Demokrat Kota Bandung Erwan Setiawan justru minta KPU dan Panwaslu bersikap sama. Menurutnya, masalah ini terjadi akibat kesalahan KPU dan Panwaslu.

Meminta kasus Yuni Nabila tak lagi dipermasalahkan, DPD Demokrat Kota Bandung sudah kirim surat pada KPU Kota Bandung. Dalam surat tersebut Demokrat memohon KPU tak lagi permasalahkan posisi Yuni di dewan.

Hasil penelusuran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya pratik ilegal di 6 Bank Pembangunan Daerah (BPD), salah satunya Bank DKI, ke rekening pribadi pejabat daerah. DPRD DKI Jakarta pun meminta kasut ini diungkap.