PT Jaba Garmindo dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Putusan pailit itu ditetapkan karena antara PT Jaba dengan krediturnya tidak mencapai kesepakatan perdamaian.

Di antara banyak persiapan yang harus dilakukan KPU untuk menggelar Pilkada, salah satu yang paling penting adalah menetapkan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pilkada sebagai turunan ketentuan dari UU tentang Pilkada.

OJK menyatakan bahwa PT Brent Ventura tidak pernah mendapatkan izin usaha sebagai PMV sehingga tidak dapat melakukan kegiatan usaha sebagai PMV.

Tak hanya KPU, Bawaslu juga mempersiapkan diri setelah tahapan Pilkada serentak resmi dimulai. Bawaslu sudah mempersiapkan 10 draf peraturan untuk kemudian dikirim dan dibahas bersama DPR.

Pilkada Serentak 2015 di depan mata, namun Golkar dan PPP masih berkutat dengan konflik kepengurusan. Kepengurusan Golkar dan PPP mana yang boleh ikut pilkada serentak?

Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 mendatang akan diikuti oleh 260 kabupaten dan kota serta 9 provinsi. Untuk memastikan kelancarannya, Mendagri Tjahjo Kumolo akan mengumpulkan kepala daerah bulan depan.

KPU hari ini meluncurkan Pilkada Serentak 2015, yang akan digelar pada 9 Desember mendatang. Ketua KPU Husni Kamil Manik berharap agar gelaran Pilkada Serentak 2015 ini bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang baik.

KPU hari ini resmi memulai tahapan Pilkada serentak 2015. Acara launching tersebut dihadiri oleh Mendagri Tjahjo Kumolo serta perwakilan partai politik.

"KPU kan tidak dalam kapasitas untuk mengatakan kepengurusan mana yang sah, tugas KPU mengikuti ketentuan norma UU sebagai sebuah norma untuk memberikan kepastian hukum," kata Komisioner KPU Bidang Hukum Ida Budhiati.

Dinasti politik di daerah memunculkan beragam persoalan. Permasalahan terbaru, lahir pola anyar dalam kasus korupsi di mana ayah seorang kepala daerah menjadi tersangka penerima uang panas.