Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla urun rembug soal kekerasan berbalut agama yang kerap terjadi akhir-akhir ini. Menurut JK, terjadinya kekerasan disebabkan pemahaman terhadap agama yang salah.

Ketua Komisi VIII, yang juga Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding meminta agar Presiden SBY segera memanggil Kapolri, Kepala BIN, dan Menteri Agama terkait kasus kerusuhan bernuansa agama yang marak terjadi akhir-akhir ini.

Ahmadiyah menuding bila kekerasan kepada jemaatnya meningkat setelah adanya Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI pun balas menuding pernyataan tersebut sesat.

Keberadaan aliran Ahmadiyah di Indonesia menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) bisa dibubarkan. Pembubaran tersebut bisa dilakukan oleh presiden, sesuai ketentuan dalam UU No 1 Tahun 1965 tentang Penodaan Agama.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan sikap tegasnya kepada Jemaat Ahmadiyah. MUI menganggap Ahmadiyah adalah sesat, bahkan forum ulama sedunia juga berpendapat sama.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla tiba di DPR untuk memberi pandangan soal kontroversi Ahmadiyah. Menurutnya, Ahmadiyah tidak perlu diusir karena penganutnya merupakan warga negara yang baik.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut usulan untuk menempatkan Ahmadiyah di pulau terpencil sebagai ide yang tidak tepat. Menurutnya, gagasan itu terlalu emosional.

Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, KH Salahuddin Wahid, tidak setuju jika jemaat Ahmadiyah ditempatkan di pulau terpencil. Ia menilai wacana itu diskriminatif.

"Kalau mereka tetap bersikeras begitu ya mau bagaimana lagi. Kita perlu mempersiapkan UU memposisikan Ahmadiyah menjadi aliran kepercayaan," ujar Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Kadir Kardi.

DPR akan menggelar sejumlah pertemuan dengan tokoh lintas agama malam ini. Tujuannya untuk mencari solusi meredam konflik keagamaan yang mulai bermunculan.