Kapolri, Jendral Timur Pradopo mengklarifikasi pernyataan Kabareskrim, Komjen Pol Ito Sumardi tentang keterlibatan seorang pengusaha kaya berinisial HS yang kemungkinan membiayai Gayus Tambunan selama mendekam di bui. Penyampaian informasi yang tidak jelas seperti ini, semakin membuat kepercayaan publik hilang.

Menkum HAM Patrialis Akbar menegaskan Kemenkum HAM tidak ada hubungannya dengan temuan paspor Republik Guyana yang memuat foto Gayus Tambunan. Kemenkum HAM tidak bertanggung jawab soal itu.

Tim Pengawas (Timwas) Century masih terus mendalami unsur pidana terkait aliran dana Bank Century. Siang ini, Timwas akan memanggil Menkeu dan Menkum HAM.

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu institusi yang dipermalukan oleh aksi mafia pajak, Gayus Tambunan. Apa harapan Menkum HAM Patrialis Akbar terhadap vonis Gayus?

Polisi menemukan paspor berkop negara Republik Guyana, dengan foto yang mirip Gayus Tambunan dan Milana Anggraieni. Kemenkum HAM pun menyelidiki apakah sindikat pembuatan paspor ini sama dengan paspor 'Sony Laksono'.

Menkum HAM Patrialis Akbar mengumbar janji. Dia menyatakan akan membabat habis praktik mafia dan 'kerajaan kecil' di Imigrasi. Patrialis akan melakukan rotasi besar-besaran.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung kecewa Presiden SBY menyerahkan kepemimpinan pemantauan proses hukum skandal bailout Bank Century kepada Wapres Boediono. Seharusnya Presiden SBY yang memimpinnya.

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menegaskan terpidana kasus suap Artalyta Suryani (Ayin) tidak layak mendapat remisi. Satgas pun menilai Menkum HAM Patrialis Akbar, rugi besar dalam kasus remisi Ayin ini.

Presiden SBY sudah mengeluarkan instruksi agar kasus Gayus Tambunan dan Bank Century dapat cepat selesai. Menkum HAM Patrialis Akbar mengaku siap melaksanakan instruksi itu.

Permintaan untuk melakukan proses transfer napi tidak hanya datang dari Australia. Sedikitnya ada tiga negara lain, seperti Iran, Brasil dan Hongkong yang mengajukan penawaran serupa.