Kepengurusan Golkar pimpinan Aburizal Bakrie atau Ical terus memperjuangkan perlawanan atas pengakuan Menkumham HAM Yasonna Laoly terhadap kubu Agung Laksono. Namun, upaya hukum yang terus ditempuh Ical Cs ini dinilai berlebihan.

Meski Dewan Pimpinan Pusat (DPP) pimpinan Agung Laksono sudah diakui Menkum HAM Yasonna Laoly, kubu Aburizal Bakrie (Ical) masih belum menerima. Konflik internal partai pohon beringin ini diprediksi bisa memunculkan sempalan partai baru.

Wacana sejumlah fraksi Koalisi Merah Putih (KMP) untuk menggulirkan hak angket terhadap Menkum HAM Yasonna Laoly diprediksi menjadi manuver politik panas dalam paripurna pertama nanti.

Wakil ketua umum Partai Golkar hasil Munas Ancol Yorrys Raweyai, menyebut telah menerima Surat Keputusan (SK) tentang pengesahan kepengurusan DPP Golkar Agung Laksono Cs dari Kementerian Hukum dan HAM. Bambang Soestyo, menyatakan itu hanya klaim Yorrys. 

Pemerintah Indonesia dalam berbagai kesempatan menjajaki kerjasama dengan perusahan luar negeri atau mengajak pengusaha luar untuk berinvestasi di Indonesia. Namun, ajakan ini berbanding terbalik dengan pola birokrasi yang dinilai sangat sulit, salah satunya tentang izin tinggal tenaga kerja asing.

16 WNI yang diduga hendak bergabung dengan kelompok ISIS, ditahan pihak keamanan Turki saat melintasi perbatasan Turki-Suriah. Pemerintah saat ini masih mengkaji payung hukum terbaik untuk menindak tegas warga negara yang bergabung dengan ISIS.

Kubu Aburizal Bakrie (Ical) melaporkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke KPK atas diakuinya kubu Agung Laksono sebagai pengurus sah partai Golkar. Yasonna menilai rencana itu hanya upaya mencari-cari alasan saja.

Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Prof Dr Harkristuti Harkrisnowo dan sejumlah pejabat eselon I di Kementerian Hukum dan HAM dimutasi. Pergantian dilakukan secara tertutup. r. 

Narapidana korupsi pernah meminta PP Nomor 99/2012 dicabut. Ada yang mengajukan uji materi. Menurut Komnas HAM, diskriminasi koruptor harus diatur dalam undang-undang.

Kubu Aburizal Bakrie akan melaporkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly ke KPK dan Kejaksaan terkait putusannya. Mendengar hal itu, Laoly terlihat santai dan menilai itu hanya intensitas politik.