ILR mempertanyakan kekayaan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi sebesar Rp 33 miliar. Harta sebanyak itu antara lain dari mobil Lexus, Jaguar hingga perhiasan batu mulia Rp 8,6 miliar.

Akhirnya Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi melengkapi berkas LHKPN-nya ke KPK. Ini sebagai buntut dari kisruh suvenir iPod di pernikahan putrinya di Hotel Mulia, Senayan yang berbau gratifikasi.

Sekretaris MA Nurhadi yang membagi-bagi iPod di pernikahan mewah anaknya menuai kecaman. Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan Nurhadi ke MA untuk diberi sanksi pemecatan.

Kemenkum HAM melakukan tes wawancara sebagai tahap kelima dalam seleksi Dirjen Peraturan Perundangan. Sebelumnya para calon telah menjalani tes administrasi, tertulis, profil, dan assesment.  

Kementerian Hukum dan HAM menggelar seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan. Dari 35 peserta, kini tersisa 15 orang yang lolos seleksi hingga tingkat wawancara.

Kekayaan Sekretaris MA Nurhadi yang tidak dilaporkan ke KPK melanggar Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara. Dalam SE tersebut dinyatakan pejabat eselon I wajib melampirkan LHKPN ke KPK sebelum diangkat.

Sekretaris MA Nurhadi disebut memiliki harta Rp 33 miliar. Benar atau tidak nilai nominal itu, Nurhadi belum pernah bekomentar. Tak heran kalau kemudian nilai harta itu ramai dipermasalahkan menyusul pesta pernikahan anaknya.

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi berencana melaporkan Sekretaris MA Nurhadi ke MA dan KPK. Hal ini terkait laporan harta kekayaan yang tidak lengkap dan menggelar pernikahan megah dan mewah.

Sekretaris MA membuat kode etik pegawai MA untuk berperilaku transparan dan berintegitas serta bebas KKN. Di sisi lain, Nurhadi malah 2 tahun lamanya tidak melengkapi laporan harta kekayaannya ke KPK.

Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi telah 2 tahun tidak melengkapi harta kekayannya ke KPK. Meski demikian, Nurhadi memerintahkan anak buahnya untuk transparan, berintegitas dan anti KKN.