DPR mengundang Polri terkait banyaknya kasus kekerasan atas nama agama. Rapat akan membahas perkembangan penanganan polisi terhadap kasus-kasus konflik agama yang selama ini terjadi.

Isu reshuffle kian kencang setelah Presiden SBY menyampaikan pidato soal partai koalisi. Menteri Sosial, Salim Segaff Al Jufri yang juga kader PKS mengaku siap bila harus diganti.

Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding meminta agar gubernur tidak membuat peraturan terkait larangan Ahmadiyah. Aturan itu harus diputus oleh Presiden SBY dan Menag Suryadharma Ali.

Kebebasan beragama bukan berarti tidak bisa dibatasi. Dalam konteks penegakan HAM, kebebasan beragama bisa dibatasi demi ketertiban umum.

Awal pekan ini, Komnas HAM dimintai informasi terkait kasus kekerasan yang terjadi di Cikeusik, Temanggung, dan Pasuruan, oleh Komisi III DPR. Kini giliran Komisi VIII DPR yang meminta informasi.

Bisa jadi maraknya kekerasan yang mengatasnamakan agama belakangan ini karena minimnya sarana pembinaan umat beragama. DPR pun lantas meminta anggaran untuk itu ditingkatkan.

Saling klaim dukungan kiai antar partai politik masih saja berlangsung. Bila sebelumnya PPP yang melakukannya, kini giliran PKB.

Majelis Ulama Indonesia secara tegas menyatakan bahwa Ahmadiyah sesat karena ajarannya menyimpang dari akidah Islam. Namun tidak demikian dengan Nahdatul Ulama (NU).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak berdialog dengan jemaat Ahmadiyah soal perbedaan keyakinan. MUI tetap pada pendiriannya bahwa Ahmadiyah menyimpang dari akidah Islam.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla sependapat dengan DPR yang hendak membuat undang-undang tentang Kerukunan Umat Beragama. Para pemeluk agama di Indonesia diharapkan saling menghormati dan memahami satu sama lain.