Pelaksanaan pemilihan umum susulan dan atau lanjutan tidak membutuhkan payung hukum dari pemerintah. SK KPU saja sudah cukup.

Akhirnya, KPU meminta payung hukum ke pemerintah. Hal ini berkaitan dengan surat suara yang belum terdistribusi merata pada H-7 coblosan ini.