Komisi V DPR RI akan membentuk panitia kerja kasus kecelakaan Lion Air dan meminta pertanggung jawaban Menteri Perhubungan Hatta Rajasa.

Komisi XI DPR akan meminta BPK melakukan audit forensik terhadap aliran dana terkait kasus L/C fiktif Rp 1,7 triliun dari BNI.

BI sudah menyampaikan aliran dana pembobolan BNI Rp 1,7 triliun kepada pimpinan DPR. Gapoksi XI meminta agar aliran dana itu dibuka.

KPU akan mulai melakukan penghitungan suara manual hasil pemilu presiden (pilpres) putaran kedua di Hotel Borobudur, Sabtu.

Menko Polkam Ad Interim Hari Sabarno berharap RUU TNI selesai dibahas pemerintah dan DPR periode 1999-2004. Ada tiga masalah krusial yang belum selesai dibahas.

Pemerintah menyerahkan besarnya dana pinjaman yang akan diminta dalam CGI untuk memenuhi pembiayaan 2005, kepada pemerintah baru.

Pemerintah mengandalkan lima BUMN besar untuk menyokong penerimaan APBN 2005. Dari lima BUMN itu pemerintah berharap bisa mendapatkan dividen sebesar Rp 10,591 triliun atau 0,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PBD).

Pemerintah dan Paniata Anggaran DPR menyepakati devisit APBN 2004 diperkirakan Rp 26,271 trilun atau 1,3 persen dari PDB.

Meski persentasenya tidak mengalami perubahan, defisit anggaran dalam APBN 2005 mengalami peningkatan Rp 500 miliar atau 0,8% dari PDB.

Menkeu Boediono mengatakan peluang pertumbuhan ekonomi tahun 2004 mencapai 5% masih terbuka. Namun perlu perbaikan investasi dan ekspor.