detikFinance

Pembangunan Ibu Kota Baru Ditarget Kelar Tiga Tahun

"Kami semua sepakat perencanaan ini dapat selesai dalam setahun ini dan apabila semuanya sudah matang," ujarnya.

Jumat, 15 Nov 2019 16:57 WIB

detikFinance

Draft Penyatuan UU Bakal Disetor ke DPR Desember 2019

Kemenko Perekonomian menargetkan pembahasan revisi puluhan undang-undang demi mendorong kinerja investasi dalam negeri bisa dimulai Desember 2019.

Jumat, 15 Nov 2019 15:56 WIB

detikNews

Panggil Gubernur se-Indonesia, Jokowi Beri Arahan soal Omnibus Law Daerah

Dalam pertemuan dengan para gubernur, Jokowi disebut menyampaikan sejumlah arahan. Arahan tersebut terkait pelaksanaan birokrasi hingga omnibus law di daerah.

Kamis, 14 Nov 2019 13:54 WIB

detikFinance

Masalah Tumpang Tindih Aturan Hambat Aliran Investasi ke RI

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoli mengatakan masih banyak aturan tumpang tindih sehingga menghambat investasi.

Rabu, 13 Nov 2019 20:00 WIB

detikNews

Menkum HAM Targetkan Bahas Omnibus Law Bareng DPR Januari 2020

Menkum HAM Yasonna Laoly mengaku pemerintah telah hampir rampung membahas omnibus law.

Rabu, 13 Nov 2019 18:24 WIB

detikNews

Rapat dengan Baleg, Mahfud Md Singgung Jaminan Omnibus Law Ada di DPR

"Yang harus menjamin itu bapak-bapak ketika membahas di sini (DPR). Pemerintah mengajukan rancangannya, bapak setuju nggak," kata Mahfu.

Rabu, 13 Nov 2019 17:35 WIB

detikFinance

Gara-gara Aturan di RI Ribet, Investasi Rp 1.722 Triliun Mandek

Pemerintah sedang menggarap penyatuan undang-undang. Salah satu tujuannya demi memperlancar investasi senilai Rp 1.722 triliun.

Rabu, 13 Nov 2019 15:54 WIB

detikFinance

Ke DPR, Luhut Cs Rapat Bahas Penyatuan UU

Badan Legislasi DPR RI siang ini memanggil para menteri koordinator untuk melakukan rapat kerja. Rapat kali ini membahas prolegnas 2020-2024.

Rabu, 13 Nov 2019 15:08 WIB

detikFinance

Jokowi ke Pemda: Stop Bikin Perda, Ruwet!

Menurut Jokowi, banyaknya peraturan baru hanya menyusahkan pemerintah ke depannya.

Rabu, 13 Nov 2019 12:08 WIB

detikFinance

Jokowi Akan Punya Wewenang Batalkan Aturan Kementerian Hingga Daerah

Presiden Jokowi bakal memiliki kewenangan membatalkan aturan yang sedang berjalan, baik di tingkat peraturan presiden, kementerian, hingga pemerintah daerah.

Senin, 11 Nov 2019 22:00 WIB