Sejumlah pihak menuding langkah Kemenkum HAM terkait moratorium remisi terpidana koruptor dan teroris sebagai politik pencitraan. Tudingan itu dibantah keras pihak Kemenkum HAM.

Sulit dipercaya ada kader Partai Demokrat yang menyalahkan kebijakan Kemenkum HAM yang menghentikan sementara moratorium remisi koruptor. Dialah Ruhut Sitompul, anggota Komisi III DPR dari PD.

Golkar melawan kebijakan Kemenkum HAM mengeluarkan moratorium remisi untuk koruptor. Golkar menilai kebijakan ini hanyalah pencitraan menteri dan wakil menteri baru.

Moratorium remisi dan bebas bersyarat dinilai tidak perlu diperkuat oleh revisi undang-undang. Sebab, Kemenkum HAM hanya akan memperketat persyaratan remisi dan bebas bersyarat.

Komisi III DPR meminta semua pihak mendukung kebijakan Kemenkum HAM mengeluarkan moratorium remisi koruptor. Menurutnya kebijakan itu harus segera direalisasikan dalam Undang-undang.

Moratorium remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana kasus korupsi yang dikeluarkan Kemenkum HAM dipersoalkan Komisi III DPR. Komisi III berencana memanggil Menkum HAM usai reses.

Partai Golkar kecewa Kemenkum HAM mendadak melempar moratorium pemberian remisi bagi koruptor. Sejumlah politisi Golkar yang sudah mau bebas pun harus menunda menghirup angin segar.

KPK mengapresiasi langkah Kemenkum HAM yang mencetuskan kebijakan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana koruptor.

"Yang pasti kami tidak ada permasalahan pribadi dengan teman-teman yang kebetulan berada dalam posisi yang terkesan dirugikan kebijakan pengetatan aturan remisi dan pembebasan bersyarat ini," tegas Menkum HAM Amir Syamsuddin.

Moratorium pemberian remisi dan pembebasan bersyarat akan memiliki payung hukum. Kemenkum HAM akan mengeluarkan aturan mengenai hal tersebut dalam bentuk PP dan Permen.