UU Minerba akhirnya disahkan dalam sidang paripurna DPR Selasa ini. Pengesahan ini sempat panas karena diwarani aksi walk out dari 3 fraksi, yaitu FPAN, FPKS dan FPKB.

Fraksi Partai Amanat Nasional menyatakan tidak setuju mengesahkan RUU mineral dan batubara (minerba) menjadi UU. Sidang paripurna DPR yang sedang berjalan terpaksa diskors.

RUU Minerba benar-benar penuh kontroversi. Pengesahan RUU ini kemungkinan dilakukan secara voting, karena masih ada beberapa hal yang belum disepakati. 

Survei Indonesian Research dan Develompment Institute (IRDI) menunjukkan mayoritas rakyat Indonesia menghendaki pemimpin muda. Meski demikian tingkat keterpilihan pemimpin muda ini masih meragukan.

DPR mempertanyakan pemerintah terkait sikap pemerintah yang memberi kesan meragukan terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi. Polri juga diminta operasi preman pupuk

Munculnya iklan bertajuk pencitraan mengundang reaksi sehingga istilah "pemimpin iklan" pun lahir. Sejak itu terbersit wacana menentukan sosok presiden yang tepat untuk memimpin Nusantara 2009 - 2014.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui RUU APBN 2009 disahkan menjadi undang-undang. Dari 10 fraksi, hanya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) menyatakan abstain.

Lobi pembahasan RUU Pilpres di Hotel Santika membuahkan hasil. 9 Fraksi sepakat syarat parpol untuk mengajukan capres memiliki 20% kursi di DPR atau 25% suara hasil Pemilu. Voting pun sepertinya tidak diperlukan lagi di rapat paripurna.

Lobi-lobi terakhir RUU Pilpres dikebut. Pertemuan pun digelar di Hotel Santika, Jakarta Barat. Seluruh perwakilan fraksi di DPR tampak hadir di acara ini.

Koalisi LSM untuk penyempurnaan paket UU politik mendukung usulan  pemerintah tentang syarat pengajuan capres harus memiliki 15% kursi di DPR.