detikNews

DPP PBB Pertimbangkan Menteri Tak Rangkap Jabatan Parpol

DPP PBB hingga kini masih pertimbangkan soal pelarangan rangkap jabatan menteri dengan pengurus parpol.

Kamis, 28 Okt 2004 14:20 WIB

detikNews

Menteri Juga Harus Mundur dari Jabatan di Perusahaan

Pemerintahan SBY-Kalla ingin memberantas korupsi. Bila serius, seharusnya Presiden SBY meminta menterinya untuk mundur dari jabatan parpol atau jabatan di perusahaan.

Senin, 25 Okt 2004 12:12 WIB

detikNews

Mundurnya Menteri dari Parpol Harus Jadi Gebrakan Kabinet

Belum ada satu pun menteri yang tegas-tegas mundur dari jabatannya di parpol. Padahal, hal ini bisa menjadi gebrakan penting bagi kabinet SBY-Kalla.

Minggu, 24 Okt 2004 16:45 WIB

detikNews

Para Menteri Belum Tempati Rumah Dinas di Widya Chandra

Meski telah dilantik, para menteri kabinet Indonesia Bersatu, hingga Minggu (24/10/2004) ini belum menempati rumah dinas mereka di kompleks Widya Chandra, Jakarta.

Minggu, 24 Okt 2004 16:14 WIB

detikNews

Ikrar: Menteri Rangkap Jabatan Parpol, Publik Bisa Dilalaikan

Ikrar Nusa Bhakti menilai, tak layak bila menteri masih merangkap jabatan di parpol. Rangkap jabatan sarat akan konflik kepentingan dan bisa mengabaikan publik.

Sabtu, 23 Okt 2004 06:20 WIB

detikNews

Jumlah Anggota KPU Kembali Berkurang

Jumlah anggota KPU akan berkurang satu orang. Salah seorang anggota KPU Hamid Awaludin telah dilantik sebagai menteri hukum dan HAM.

Jumat, 22 Okt 2004 07:38 WIB

detikNews

Yusril Titipkan PR Depkeh ke Hamid Awaluddin

Yusril Ihza Mahendra menitipkan sejumlah PR kepada Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin. PR itu termasuk sejumlah RUU yang masih mengendap di DPR.

Kamis, 21 Okt 2004 19:42 WIB

detikNews

Yusril: Mensesneg Tidak Punya Program Kerja

Yusril Ihza Mahendra mengaku tidak punya program kerja sebagai mensesneg. Karena yang seharusnya punya program kerja adalah presiden, bukan mensesneg.

Kamis, 21 Okt 2004 15:04 WIB

detikNews

Kabinet Terlalu Gemuk Tunjukkan Keragu-raguan SBY

Kabinet dinilai terlalu gemuk dengan 36 menteri. Hal itu menunjukkan keragu-raguan Presiden SBY. Ke depan, harus ada standarisasi kabinet.

Kamis, 21 Okt 2004 14:55 WIB

detikNews

Yusril Belum Baca Laporan Soal Tudingan KKN

Mensesneg Yusril Ihza Mahendra santai-santai saja menanggapi adanya laporan bahwa dirinya melakukan KKN. Yusril mengaku belum membaca laporan itu.

Kamis, 21 Okt 2004 14:49 WIB