19 Politisi PDIP, Golkar dan PPP yang diduga menerima suap dalam kasus pemilihan DGS BI mendekam di tahanan. Mereka menerima kenyataan harus bermalam di balik jeruji besi.

Evakuasi terhadap para WNI dari Mesir masih terus dilakukan. Dalam prosesnya, Direktorat Jenderal Imigrasi menjamin kemudahan proses administrasi hingga tiba ke Tanah Air.

Menkum HAM Patrialis Akbar boleh saja menganggap pembebasan Artalyta Suryani atau Ayin bukan hal istimewa. Namun hal ini menambah daftar panjang kekecewaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan.

Menkum HAM Patrialis Akbar menjamin pihaknya tidak akan memberikan fasilitas istimewa kepada tersangka korupsi. Seperti tahanan lainnya, mereka akan mendapatkan perlakuan sama.

Menkum HAM Patrialis Akbar menyambangi Rutan Cipinang, Jaktim. Patrialis bertemu sejumlah politisi yang ditahan terkait kasus suap DGS BI

Akhirnya Artalyta Suryani buka mulut. Dia mengaku, setelah mendapatkan pembebasan bersyarat akan fokus mengurus anak angkatnya yang masih bayi.

Akhirnya Artalyta Suryani pergi meninggalkan LP Tangerang. SK Kebebasannya yang disetujui Menkum HAM Patrialis Akbar telah diterimanya.

Pihak Kemenkum HAM mengklaim pembebasan Artalyta Suryani alias Ayin sesuai prosedur. Namun, pembebasan itu secara moral patut dipertanyakan.

Kecaman pegiat antikorupsi tidak digubris pemerintah. Dirjen Permasyarakatan (PAS) Untung Sugiono telah menandatangani surat keputusan (SK) pembebasan bersyarat Artalyta Suryani. Ayin pun bisa bebas besok.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai punya wewenang dalam membatalkan pembebasan bersyarat narapidan kasus suap Artalyta Suryani alias Ayin. Sebagai kepala pemerintahan, SBY bisa memerintahkan Menkum HAM Patrialis Akbar.