Semula Kemenkum HAM akan menerapkan keputusan moratorium remisi. Namun rupanya moratorium yang dimaksud adalah pengetatan syarat pemberian remisi. Di mata Golkar, keputusan ini tanpa desain perencanaan.

Terobosan hukum yang dilakukan duet Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin dan Wakilnya Denny Indrayana dengan pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat mendapat sorotan tajam. Denny mengakui keijakan ini memang untuk pencitraan.

Politisi Golkar Paskah Suzetta tidak bisa mendapatkan pembebasan bersyarat seperti yang diterima Agus Condro. Keputusan Kemenkum HAM yang menolak proses pembebasan Paskah itu pun segera menuai polemik.

Agus Condro mendapatkan pembebasan bersyarat yang saat ini menjadi barang mahal bagi para koruptor. Lalu apa alasan Kemenkum HAM memberikan perlakuan istimewa kepada politisi PDIP itu.

Komisi III akan melakukan pembahasan terkait revisi UU KPK. Kementerian Hukum dan HAM akan menolak revisi tersebut bila isinya akan mengebiri kewenangan yang saat ini melekat di lembaga antikorupsi itu.

Pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi para koruptor dipandang positif untuk memberi efek jera. Namun Menkum dan HAM Amir Syamsuddin dan Wakilnya Denny Indrayana diminta untuk tidak cepat puas.

Moratorium remisi yang dimaksud Kemenkum HAM adalah bukan menghapuskannya, melainkan memperketat syarat pemberian remisi untuk koruptor dan teroris. Pemerintah dinilai sedang tertekan.

Kemenkum HAM akan memberlakukan pengetatan syarat bagi pemberian remisi untuk koruptor dan teroris. Pengetatan remisi ini tidak melanggar HAM dan bukan bentuk diskriminasi jika diberlakukan tanpa pandang bulu.

Wamenkum HAM Denny Indrayana menjawab tudingan pihak-pihak yang tidak suka dengan penerapan pengetatan pemberian remisi bagi koruptor dan pelaku terorisme. Bagaimana?

Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum mendukung moratorium remisi bagi koruptor dan teroris. Namun, remisi perlu dipatenkan dalam bentuk revisi UU Pemasyarakatan.