KPU mendiskualifikasi 9 parpol di 25 Kab/kota dan 35 caleg DPD RI karena terlambat lapor dana kampanye. Parpol yang sudah dicoret tersebut masih bisa kampanye selama mengajukan gugatan ke Bawaslu dan menunggu hasilnya.

kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah melaksanakan Deklarasi Kampanye Berintegritas dengan tema Suara untuk Indonesia di Lapangan Monas, Sabtu (15/3).

Bawaslu mendapati adanya pelanggaran kampanye secara massif dilakukan oleh seluruh partai politik dalam masa awal kampanye. Masyarakat bisa pro aktif melaporkan jika mendapati pelanggaran dilakukan parpol maupun caleg.

Partai Bulan Bintang (PBB) menggugat keputusan pleno Komisi Pemilihan Umum yang mendiskualifikasi partainya di 10 kabupaten/kota dalam Pileg. PBB menggugat keputusan KPU ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

KPU mencoret sebanyak 6 parpol di 25 kab/kota dan 35 caleg DPD RI. Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan didiskualifikasinya sejumlah caleg itu tidak berpengaruh pada surat suara yang sudah dicetak.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melantik 66 tim pemeriksa dari 33 provinsi. Hal itu dilakukan untuk menghadapi kemungkinan banyaknya gugatan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu ke DKPP.

KPU mengambil keputusan tegas dengan mendiskualifikasi sebanyak 9 parpol di 25 kab/kota dan 35 caleg DPD RI. Meski telah diputuskan, namun parpol dan caleg yang dibatalkan bisa menggugat ke Bawaslu.

Anggota Komisi Pemilihan Umum Ferry Kurnia Rizkyansyah memastikan ada parpol yang didiskualifikasi di tingkatan tertentu. Sanksi ini diberikan terkait laporan awal dana kampanye.

Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa mendesak Menteri Keuangan untuk mengeluarkan kebijakan untuk mengeluarkan anggaran untuk dana Mitra Pengawas Pemilu Lapangan (PPL).

Sebanyak 2.200 orang pejabat mulai dari Gubernur, Pangdam, Kapolda Jatim hingga pejabat TNI dan Polri di tingkat kecamatan serta instansi terkait dikumpulkan, untuk membahas cipat kondisi kondusif pada Pemilu legislatif maupun presiden 2014.