Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) terus mempersalahkan SK Menkum HAM yang mengesahkan kubu Agung Laksono. Kubu Ical berpegang teguh pada tudingannya bahwa Menkum HAM Yasonna Laoly tunduk pada kekuatan politik tertentu selain Presiden Jokowi.

Fraksi-fraksi KMP mengadakan rapat di ruang Fraksi Golkar DPR RI membahas hak angket untuk pemerintah. Perwakilan PAN yang ikut dalam rapat itu pasif, bahkan tak ikut foto bersama. PAN mendukung hak angket atau tidak?

Saat pemaparan sikap setiap fraksi, hanya PAN yang tidak bicara. Berbeda dengan perwakilan Fraksi Golkar, Gerindra, PKS, serta PPP Djan Faridz yang semangat melontarkan pernyataan.

Aburizal Bakrie menggencarkan perlawanan dengan menggandeng rekan-rekannya di Koalisi Merah Putih. Kubu Agung Laksono pun tak ambil pusing karena merasa Golkar sudah keluar dari KMP.

Niat Koalisi Merah Putih di Dewan Perwakilan Rakyat menggulirkan hak angket untuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah bulat. Hari ini koalisi merekamenggelar rapat konsolidasi.

Koalisi Merah Putih tak puas dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dalam menyelesaikan sengketa Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golongan Karya.

Penerbitan surat keputusan pengesahan Menkumham soal kepengurusan Golkar Agung Laksono menimbulkan pro dan kontra.

Partai politik di negeri ini seperti istana pasir. Sedikit angin menerpa, partai sudah pecah. Tak peduli partai muda atau partai paling tua, semua terbelah.

Narapidana korupsi pernah meminta PP Nomor 99/2012 dicabut. Ada yang mengajukan uji materi. Menurut Komnas HAM, diskriminasi koruptor harus diatur dalam undang-undang.

Koalisi Merah Putih (KMP) menggelar rapat presidium dadakan di kediaman Ketum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz. Salah satu poin utama yang dibahas adalah keputusan Menkum HAM Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono.