Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2015 tentang tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Pemilihan Kepala Daerah serentak siap digelar pada 9 Desember tahun ini. Sejumlah tahapan persiapan pun telah dilakukan. Antara lain menyangkut Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Duta Besar Indonesia untuk Bangladesh merangkap Nepal, Iwan Wiranataatmadja memastikan tidak ada WNI yang menjadi korban gempa Selasa (12/5) kemarin. Total ada 10 WNI yang masih menetap di negeri atap dunia tersebut.

Bendahara Umum Partai Golongan Karya pimpinan Aburizal Bakrie (Ical) Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum agar independen, arif dan bijaksana.

Beberapa daerah masih terkendala masalah anggaran yang belum cair dari pemerintah daerah untuk melaksanakan Pilkada tahun 2015. 

DPR berkeras melakukan revisi terhadap UU Pilkada, sementara pemerintah menolak. Oleh karena itu pimpinan DPR dan Mendagri Tjahjo Kumolo akan melakukan pertemuan pada siang hari ini untuk menyamakan pendapat.

Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Firman Subagyo angkat bicara terkait rencana revisi Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik dan UU nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah.

Di tengah konflik perpecahan sejumlah parpol muncul dorongan revisi UU Parpol, UU Pemilu, dan Pilkada. Seberapa penting revisi UU politik ini?

Polemik PPP dan Golkar yang kepengurusannya bersengketa jelang Pilkada tak kunjung berkesudahan. Pimpinan DPR pun berinisiatif untuk mengadakan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo dan KPU.

DPR berencana untuk merevisi UU Parpol dan UU Pilkada untuk mengakomodir PPP dan Golkar yang masih bersengketa jelang Pilkada. Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman justru menyebut bahwa KPU yang mengusulkan revisi tersebut.