Komisioner KY Suparman Marzuki tak pernah mengomentari proses hukum di Kejagung. Hal ini sekaligus meralat pemberitaan yang berjudul 'KY: Penghentian Kasus Sisminbakum Akan Rusak Citra Kejagung' pada Selasa 10 Mei 2011.

Penasehat hukum Yusril Ihza Mahendra, Jamaluddin Karim menyatakan citra Kejagung akan semakin rusak bila memaksakan perkara Sisminbakum ke pengadilan. Sejak awal, tegas Jamal, kasus Sisminbakum adalah rekayasa.

KY menilai tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan tinggi. Hal itu dilihat dari banyaknya laporan pengaduan masyarakat yang diterima KY setiap bulannya.

Pelimpahan berkas kasus Sisminbakum oleh Kejagung ke pengadilan dikabarkan akan dihentikan. Bila benar, maka hal itu dinilai bisa merusak citra lembaga negara tersebut.

Indonesia sepakat untuk melawan praktik suap dalam dunia bisnis internasional. Ke depan, kasus suap tak hanya menjerat pejabat lokal. Pebisnis asing yang memberi atau menerima suap harus ikut dipidana.

Gebrakan hakim PN Jakpus, Ennid Hasanudin mendapat apresiasi positif oleh masyarakat. Tidak terkecuali oleh lembaga pengawas hakim KY. Menurut KY, hakim harus mempunyai pandangan progresif dan bisa menjadi agen pembaharu dalam dunia hukum.

Komisi Yudisial (KY) merekomendasikan seorang hakim untuk dipecat karena memeras pihak berperkara. Hakim yang pernah bertugas di Riau ini direkomendasikan dibawa ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH) akhir bulan ini.

Hakim-hakim yang bersidang di Pengadilan Tipikor harus mampu menunjukan kelasnya dalam memimpin persidangan. Salah satunya adalah mampu menertibkan pengunjung sidang yang berlaku tidak sopan.

Menanggapi pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim kasus Antasari Azhar yang terus dilakukan Komisi Yudisial (KY), Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin Andi Tumpa menyindir KY sudah menjadi penyidik.

LPSK meminta tambahan wewenang, berupa wewenang penyelidikan. Hal tersebut tertuang dalam draf Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban yang diajukan LPSK kepada pemerintah.