Gempa dahsyat berkekuatan 7.9 Skala Richter (SR) telah memicu longsoran salju di gunung tertinggi dunia, Mount Everest. Kemlu menerima informasi 3 WNI pendaki gunung tersebut selamat saat gempa terjadi.

Gempa dahsyat berkekuatan 7,9 Skala Richter (SR) mengguncang Nepal. Informasi yang diterima Kemlu dari Dubes Indonesia untuk Dhaka, India, saat ini WNI yang berada di Nepal berjumlah 18 orang.

Gempa berkekuatan 7,9 Skala Richter (SR) yang mengguncang wilayah Nepal telah mengakibatkan puluhan orang terluka. Kemlu turun tangan mencari informasi nasib ada atau tidak WNI yang menjadi korban.

Mantan petinggi BUMN Jemani Ikhsan (63) ditangkap pihak Bea Cukai Bandara Internasional Phuket, Thailand, karena berusaha menyelundupkan narkoba jenis kokain 5,2 kg. Begini penampakannya saat ditangkap.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri memastikan bahwa kokain yang dibawa Jemani Ikhsan (63), pensiunan BUMN, tidak untuk diedarkan di Indonesia. Kokain seberat 5,2 kilogram tersebut rencananya akan diedarkan mantan pensiunan BUMN itu di Thailand.

Kemlu RI menyatakan akan melakukan pendampingan hukum terhadap tersangka kasus penyeludupan kokain senilai miliaran rupiah, Jemani Ikhsan (63), pensiunan salah satu perusahaan BUMN yang tertangkap di Bandara Internasional Phuket, Thailand, Senin (20/4) malam.

Hubungan Indonesia-Belanda diupayakan tetap di level tinggi dan saling bisa memahami, demikian mengemuka dalam dialog dengan media di Belanda.

Menlu Retno LP Marsudi menyebut saat ini masih disiapkan konsep dan program-program yang akan berjalan di bawah Asia Africa Center tersebut.

Presiden Joko Widodo di Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) diapresiasi banyak pihak. Dalam pidatonya, Jokowi sempat mengkritik pola pikir yang salah apabila masalah ekonomi dunia hanya dapat diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF dan ADB.

Seorang warga negara Arab Saudi bernama Shaya Said Ali Al Gahtani dieksekusi mati ta'zir di penjara kota Abha pada 21 April 2015 karena membunuh secara keji seorang TKW, Kikim Komalasari. Kementerian Luar Negeri menyebut pihaknya menghormati proses hukum setempat.