Fraksi di KMP akhirnya meyetorkan tandatangan pengajuan usul hak angket untuk Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly kepada pimpinan DPR. Total ada 116 anggota yang meneken hak angket tersebut.

Menkum HAM Yasonna Laoly melontarkan wacana revisi PP 99/2012 yang mengatur soal remisi narapidana. Wacana tersebut menuai kontroversi karena diprediksi bakal melonggarkan remisi bagi narapidana koruptor.

Ade Komaruddin mengatakan anggota yang mendatangani berasal dari seluruh fraksi yang tergabung di KMP, yaitu Golkar, Gerindra, PKS, PAN dan PPP. Nantinya, hak angket itu setelah diterima pimpinan DPR akan digulirkan dalam rapat paripurna DPR.

Fraksi Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) serius menggulirkan hak angket untuk Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dengan mengajak fraksi-fraksi Koalisi Merah Putih (KMP). Sore ini mereka rapat lagi, namun PPP dan PAN tak hadir.

Fraksi-fraksi dari partai KMP menggalang angket yang ditujukan untuk Menkum HAM Yasonna Laoly. Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha langsung menegaskan kalau fraksinya tak ikut-ikutan aksi itu.

Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya versi Munas Bali, Nurdin Halid menantang kubu Agung Laksono hadir ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Nurdin menantang Agung Cs berdebat

Pengadilan Negeri Jakarta Utara hari ini menggelar sidang pertama gugatan Ketua DPP Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical) atas kubu Agung Laksono. Sidang yang digelar di Ruang Cakra itu berangsung singkat, hanya delapan menit.

Gerakan ISIS dianggap sudah menjadi ancaman bagi Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membahas pengeluaran Perppu ISIS di sidang kabinet mendatang.

Pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum kini bisa ditalangi oleh badan usaha. Peraturan tersebut diperkuat dengan Peraturan Presiden nomor 30/2015.

Yasonna Laoly melontarkan wacana revisi PP pengetatan remisi koruptor. Namun, PP yang memberikan ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap tak kunjung direvisi, padahal sudah berlaku 32 tahun!