Bawaslu Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Polda Jatim turun langsung ke Desa Bira Barat, Ketapang, Sampang. Ini dilakukan untuk menindaklanjuti dugaan TPS fiktif dan ribuan surat suara tercoblos tanpa melalui prosedur di desa tersebut.

Caleg DPR RI dari PAN Hanafi Rais diperiksa Bawaslu DIY terkait uang Rp 510 juta. Usai diperiksa, ia hanya berkata singkat.

Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 masih menyisakan kejanggalan dan keanehan seperti di Sampang, Madura. Meski satu desa tidak ada TPS-nya, dan masyarakat yang masuk DPT tidak mencoblos, namun laporan di formulir C-1 tercatat ribuan suara untuk caleg.

Bawaslu DIY resmi memanggil caleg nomer urut 1 DPR RI dapil DIY, Ahmad Hanafi Rais. Hanafi dipanggil berkaitan dengan uang sebesar Rp 510 juta yang diamankan Polres Gunungkidul saat Operasi Yustisi sebelum pencoblosan.

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mendapati praktek politik uang dari caleg kepada pemilih dalam pemilu legislatif. Modus baru yang didapati adalah politik uang yang dibungkus dengan model kartu asuransi.

Sebanyak 80 ribu warga Jabar dipastikan mencoblos ulang. Pemungutan Suara Ulang dilakukan lantaran ada surat suara yang tertukar dan rusak di 310 TPS, yang tersebar di 21 kabupaten kota Jabar.

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kab Rokan Hulu (Rohul), Riau ditangkap karena mencoblos 9 kali. Kasus ini telah dilaporkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk diproses lebih lanjut.

Beberapa TPS yang tersebar di 8 daerah di Jawa Timur akan dilakukan pencoblosan ulang. KPU Jatim merekomendasikan pencoblosan ulang, karena ditemukan kekeliruan pencoblosan surat suara caleg tingkat DPRD Kabupaten dan kota.

Badan Pengawas Pemilu (Bawsalu) menerima laporan adanya caleg yang melakukan tindak pidana pemilu pada hari pencoblosan pileg 2014 ini. Namun identitas caleg tersebut masih dirahasiakan untuk penyelidikan.

Sebanyak 35 distrik di Kab Yahokimo Provinsi Papua mengalami penundaan pemungutan suara karena terlambatnya distribusi logistik. Bawaslu mengkritik kinerja KPU karena keterlambatan pengiriman logistik tersebut.