Partai Golkar (PG) membantah tudingan Indonesian Corruption Watch (ICW) yang akan menjadikan hasil paripurna DPR soal Century sebagai barter kasus-kasus yang dialami oleh kadernya. Golkar menjamin tudingan ICW salah besar dan tidak berdasar.

Berbagai desakan dan tekanan agar PSSI dirombak terus bermunculan. Ini adalah tanda bahwa PSSI memang sudah saatnya dibenahi.

KPK diminta untuk segera meningkatkan proses hukum terhadap kasus Century dari proses penyelidikan ke penyidikan. ICW berharap KPK tidak terpengaruh sekalipun terjadi intervensi-intervensi politik.

Indonesian Corruption Watch (ICW) mencium adanya kecenderungan menghentikan kasus Century dengan dengan cara 'barter' perkara. 7 kasus yang juga melanda fraksi dan anggota Pansus Century bisa menyebabkan rekomendasi Pansus menjadi tawar.

Rekomendasi Parpurna Hak Angket Bank Century semestinya tidak hanya diserahkan ke proses hukum pidana. Rekomendasi ini karena merupakan hasil Pansus DPR seharusnya juga didorong ke MK.

Sukesti Martono didesak nonaktif dari jabatannya untuk mempermudah penelurusan dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) periode 2007-2008. Sukesti pun menyerahkan hal tersebut ke Gubernur.

Pengungkapan kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Pemprov DKI bakal terganjal konflik kepentingan pejabat terkait.

Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikritik ICW karena pergi ke Istana guna mendampingi Presiden SBY mengumumkan harta kekayaannya. Ketua Plt KPK Tumpak Panggabean menganggapnya sah-sah saja.

Pengumuman harta kekayaan Presiden SBY dan Wapres Boediono dilakukan di Istana Negara. Pimpinan KPK menghadiri acara itu. Langkah KPK pun dipertanyakan.

PT Pantravel mengaku tidak mengetahui praktek mark-up harga tiket pesawat untuk Kementrian Luar Negeri (Kemenlu). Agen perjalanan ini adalah salah satu pemasok tiket pesawat untuk departemen itu.