Jokowi mengatakan Pemprov DKI akan berinvestasi di Lampung untuk peternakan ayam dan Rumah Potong Hewan (RPH) di Lampung.

Anggaran ganda di APBD DKI Jakarta 2014 kembali ditemukan dalam beberapa satuan unit kerja perangkat daerah (SKPD). Tak hanya di Dinas Pendidikan, anggaran dobel juga ada ditemukan di dinas Pekerjaan Umum. 

Anggaran ini mengherankan sebab JLNT tersebut telah lama rampung. Bahkan sejak awal 2013 lalu pengendara sudah dapat bebas lalu lalu lalang ditempat tersebut.

Ahok menilai sekolah yang dalam kondisi tak layak lebih baik dirobohkan dan dibangun kembali. Menurut Ahok, daripada menghabiskan dana untuk renovasi, lebih baik membangun gedung baru yang sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pemerintah Provinsi DKI mengandalkan sistem e-budgeting untuk meminimalisir segala bentuk penyimpangan alokasi APBD. Ahok meyakini dengan adanya sistem e-budgeting, SKPD tidak bisa menggunakan anggaran seenaknya.

Ahok menerima laporan adanya kelebihan anggaran sekitar Rp 1 triliun di Dinas Pendidikan DKI. Ia menyatakan tidak akan membawa temuan tersebut dalam penyelidikan di ranah hukum, khususnya kepada KPK.

Sebanyak 13 orang PHL (Pekerja Harian Lepas) dari Dinas Kebersihan Jakarta Pusat menyambangi rumah Gubernur DKI Jakarta Jokowi. Mereka mengaku belum mendapat gaji selama 2 bulan.

Pada Mei 2013 sejumlah anggota dewan berencana mengajukan hak interpelasi atas kebijakan Kartu Jakarta Sehat (KJS), dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Wacana memperkuat sistem presidensial. Wacana ini pertama kali diungkapkan oleh Puan Maharani, lalu dipertegas Joko Widodo yang menolak politik transaksional. Sejauh manakah kemungkinan visi presidensial ini bisa terwujud?

Apakah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dinilai sudah tidak lagi konsentrasi mengurus Jakarta setelah dimandat sebagai Capres dari PDIP? Dia menegaskan kerjaanya sebagai DKI 1 tidak terbengkalai.